Pekanbaru, [CYBER24.CO.ID] – Upaya pemulihan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 7.150 hektare lahan di kawasan konservasi tersebut telah berhasil dikembalikan kepada negara berkat kesadaran dan dukungan sukarela dari masyarakat.
Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dody Triwinarto, menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang secara sukarela menyerahkan lahan mereka.
“Hingga hari ini, 7.150 hektare lahan di Taman Nasional Tesso Nilo telah direforestasi. Ini adalah bukti nyata bahwa kelompok masyarakat, petani, atau perorangan telah menyerahkan lahannya secara sukarela kepada negara melalui satgas,” ujar Mayjen Dody di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (19/09/2025).
Menurut Mayjen Dody, langkah sukarela dari warga menjadi kunci awal keberhasilan pemulihan fungsi hutan yang vital ini.
Proses pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang berada di dalam kawasan TNTN terus dilakukan. Saat ini, tercatat sekitar 5.700 kepala keluarga (KK) telah teridentifikasi, dengan estimasi maksimal mencapai 7.000 KK. Mayjen Dody menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada aspek kemanusiaan.
”Sejak awal, persoalan utama adalah adanya aktivitas di dalam hutan konservasi dengan total konsesi 81.980 hektare. Kami akan mencari lahan pengganti dan solusi terbaik agar masyarakat tidak dirugikan,” jelasnya.
Pemerintah hadir untuk memberikan jalan keluar, khususnya bagi petani sawit kecil yang hanya memiliki lahan terbatas. “Intinya, kami ingin memastikan masyarakat, terutama petani sawit dengan lahan 2 hingga 5 hektare, tetap bisa melanjutkan hidup. Pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Mayjen Dody.
Senada dengan Mayjen Dody, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sedang berkoordinasi intensif untuk menemukan solusi terbaik bagi masyarakat yang tinggal di kawasan TNTN. Rapat koordinasi yang melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati/wali kota telah dilakukan untuk menyamakan persepsi.
”Solusinya masih terus kami godok. Kami ingin menemukan jalan keluar terbaik bagi semua pihak,” ujar Gubri Abdul Wahid. Ia menambahkan bahwa upaya ini melibatkan sinergi dari 12 kementerian di tingkat pusat, menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini secara holistik.
Penyelesaian masalah di kawasan TNTN tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi ekologis hutan, tetapi juga memberikan solusi sosial yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi pemulihan kawasan konservasi lainnya di Indonesia.
