PEKANBARU,CYBER24.CO.ID – Ketua Terpilih Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Teluk Meranti (IPM-KTM) Pekanbaru, M. Alhadi, menyoroti keputusan pemerintah pusat mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut dinilai perlu segera dievaluasi secara menyeluruh oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terutama menyangkut dampak sosial, ketenagakerjaan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti.
Menurut M. Alhadi, penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan memang merupakan kewajiban mutlak negara. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencabutan izin tanpa menyiapkan skema perlindungan bagi ribuan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada rantai ekonomi industri kehutanan.
“Persoalan ini bukan sekadar tentang keberlangsungan sebuah perusahaan, melainkan nasib manusia di balik aktivitas ekonomi tersebut. Ada ribuan pekerja yang butuh kepastian penghasilan, keluarga yang butuh jaminan hidup, serta pelaku usaha lokal yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi industri kehutanan,” tegas M. Alhadi dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan informasi perusahaan, aktivitas operasional PT RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan melalui dampak keterkaitan ekonomi di Riau, dengan lebih dari 41.000 pekerja yang terhubung bersama Grup APRIL.
M. Alhadi menilai angka tersebut menunjukkan betapa besarnya keterkaitan industri ini dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap keputusan strategis tidak justru melahirkan persoalan sosial dan gelombang pengangguran baru di daerah.
*Pencabutan Izin Bukan Berarti Negara Lepas Tangan*
Sebelumnya, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pencabutan izin PBPH PT RAPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan ini didasari sejumlah temuan, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Menanggapi hal tersebut, M. Alhadi menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan wajib ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan dibebankan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Meski demikian, pekerja dan masyarakat lokal tidak boleh dijadikan pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari persoalan tata kelola kawasan hutan.
“Jangan sampai persoalan lingkungan diselesaikan dengan melahirkan persoalan kemanusiaan yang baru. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung rakyat,” ujarnya.
*Teluk Meranti Jangan Jadi Penonton dalam Kebijakan Sumber Daya Alam*
Bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Teluk Meranti, perubahan kebijakan terhadap industri kehutanan berskala besar berpotensi memukul aktivitas ekonomi warga. Efek dominonya dapat menjalar kepada kontraktor lokal, penyedia jasa transportasi, pemasok kebutuhan industri, hingga pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Sebagai putra daerah yang menempuh pendidikan di Pekanbaru, M. Alhadi mengingatkan agar masyarakat Teluk Meranti dan Pelalawan tidak hanya menjadi penonton ketika kebijakan besar mengenai pengelolaan sumber daya alam diputuskan di tingkat pusat.
“Hutan harus diselamatkan, lingkungan wajib dipulihkan, dan setiap pelanggaran harus ditindak. Namun pada saat yang sama, kesejahteraan masyarakat dan kepastian lapangan pekerjaan juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai Riau hanya menjadi wilayah penghasil kekayaan alam, sementara masyarakatnya terus menghadapi ketidakpastian ekonomi,” kata Ketua Terpilih IPM-KTM Pekanbaru tersebut.
*Tujuh Tuntutan IPM-KTM Pekanbaru kepada Presiden Prabowo*
Atas persoalan tersebut, Ketua Terpilih IPM-KTM Pekanbaru, M. Alhadi, menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah pusat:
1. *Mendesak Presiden Prabowo Subianto* melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencabutan izin PBPH PT RAPP dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
2. *Meminta pemerintah membuka secara transparan* dasar keputusan serta hasil kajian pencabutan izin kepada publik agar tidak menimbulkan polemik dan ketidakpastian informasi.
3. *Mendesak pemerintah menjamin hak-hak pekerja* serta memberikan kepastian perlindungan terhadap nasib tenaga kerja yang terdampak kebijakan tersebut.
4. *Meminta perhatian khusus bagi masyarakat lokal*, terutama masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi industri kehutanan.
5. *Mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi ekonomi konkret* bagi masyarakat, kontraktor, jasa transportasi, pemasok, pelaku UMKM, dan sektor usaha lainnya yang terdampak.
6. *Mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu* terhadap setiap pelanggaran kehutanan dan lingkungan, sekaligus memastikan kewajiban pemulihan ekosistem benar-benar dijalankan.
7. *Mendorong dialog terbuka* antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat untuk merumuskan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, M. Alhadi menegaskan bahwa sikap kritis IPM-KTM Pekanbaru bukanlah bentuk pembelaan terhadap korporasi, melainkan wujud tanggung jawab moral mahasiswa terhadap nasib masyarakat dan masa depan daerah.
“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya seberapa luas kawasan hutan yang berhasil ditertibkan, tetapi sejauh mana lingkungan berhasil dipulihkan tanpa mengorbankan hak hidup dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

