MEMPURA,CYBER24.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk capaian fisik dan keuangan per Oktober Tahun Anggaran 2026. Rapat strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, pada Senin (16/11/2026).
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Bupati Siak, Afni Zulkifli, didampingi Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Heriyanto, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Arif Hamidi, segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para Camat se-Kabupaten Siak. Kehadiran para pemangku kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Siak dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah hingga penghujung tahun anggaran.
Berdasarkan laporan resmi evaluasi hingga akhir Oktober 2026, serapan anggaran Pemkab Siak mencatatkan progres positif. Realisasi fisik tercatat menyentuh angka 74,42 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 62,10 persen. Capaian ini menunjukkan pergerakan pembangunan infrastruktur dan program kemasyarakatan yang berjalan secara konsisten di berbagai wilayah kecamatan.
Dalam arahannya, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan bahwa forum evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ruang krusial untuk mencari solusi konkret atas berbagai hambatan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, setiap kebijakan alokasi anggaran harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat serta mendukung kelancaran roda perekonomian daerah maupun global.
”Setiap kebijakan anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah harus berdampak langsung dan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, serta mampu menggerakkan perekonomian daerah di tengah dinamika saat ini,” ungkap Bupati Afni saat memimpin jalannya rapat evaluasi.
Selain percepatan pembangunan infrastruktur fisik, Bupati Afni juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran daerah. Transparansi dinilai sebagai kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
”Setiap OPD wajib menyampaikan pembaruan (update) pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Informasi ini harus disebarluaskan secara masif, baik melalui kanal pemberitaan resmi pemerintah maupun media sosial, agar masyarakat mengetahui kondisi terkini keuangan Pemerintah Kabupaten Siak,” tegas Afni.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Siak Syamsurizal meminta seluruh OPD terkait untuk menyelaraskan antara serapan keuangan dan progres fisik di lapangan agar tetap seimbang. Ia menekankan agar program yang telah direncanakan segera direalisasikan secara maksimal di sisa waktu tahun anggaran berjalan.
”Jika ditemukan kendala atau persoalan teknis di lapangan dalam progres pelaksanaannya, segera laporkan dan carikan solusinya agar target pembangunan dapat dimaksimalkan sebelum tahun anggaran berakhir,” ujar Syamsurizal.
Lebih lanjut, Syamsurizal juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik Pemkab Siak yang tersebar di setiap kecamatan. Langkah optimalisasi aset daerah ini dinilai sangat strategis guna mendukung efektivitas program, sekaligus mewujudkan efisiensi dan penghematan anggaran daerah secara berkelanjutan.
Melalui evaluasi komprehensif ini, Pemkab Siak optimis seluruh sisa target pembangunan dan penyerapan anggaran pada tahun 2026 dapat diselesaikan secara tepat waktu, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Siak.


























