Labuhanbatu,CYBER24.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmennya terhadap keselamatan kerja dengan memperkuat pengawasan kepesertaan jaminan sosial. Pembangunan infrastruktur dinilai bukan sekadar mengejar berdirinya jalan, gedung, dan fasilitas publik, melainkan juga harus memerhatikan keselamatan serta perlindungan para pekerja yang berada di balik pembangunan tersebut.
Komitmen strategis ini ditegaskan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi Tahun 2026 yang digelar bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat. Agenda penting ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, pada Senin (09/11/26).
Acara resmi ini dibuka langsung oleh Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sekretaris BPKAD, serta perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.
Dalam arahannya, Zaid Harahap menekankan bahwa setiap pekerja konstruksi memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini sangat krusial, terutama melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Beliau juga mengingatkan bahwa aktivitas pekerjaan konstruksi memiliki tingkat risiko yang tidak kecil. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memikul tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan mendapatkan hak perlindungan sebagaimana mestinya.
”Di balik berdirinya jalan, gedung, dan berbagai fasilitas publik lainnya, ada para pekerja konstruksi yang telah mencurahkan tenaga dan keahliannya, bahkan dengan risiko pekerjaan yang tidak kecil. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Zaid.
Lebih lanjut, Zaid secara khusus menginstruksikan seluruh OPD terkait agar tidak mengabaikan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Konstruksi Labuhanbatu dalam setiap proyek pembangunan. Aturan ini berlaku mutlak, baik untuk proyek yang bersumber dari APBD maupun dari sumber pembiayaan lainnya.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bagusnya hasil pekerjaan fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin keselamatan serta kesejahteraan tenaga kerja yang ikut mewujudkannya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat, Sunardi, memaparkan secara rinci mengenai ruang lingkup perlindungan sektor jasa konstruksi. Perlindungan ini mencakup berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari konsultasi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga konsultasi pengawasan.
Cakupan tenaga kerja yang dilindungi juga sangat luas dan komprehensif. Meliputi pekerja organisasi proyek, konsultan, tenaga ahli, tenaga pendukung, pekerja borongan, pekerja harian lepas, peserta magang atau siswa kerja praktik, hingga pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
Melalui kegiatan Monev ini, Pemkab Labuhanbatu menaruh harapan besar agar seluruh OPD dapat semakin meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap proyek pembangunan ke depannya.
Langkah preventif ini menjadi fondasi penting dalam memastikan roda pembangunan daerah berjalan beriringan dengan perlindungan hak serta keselamatan pekerja. Sebab, pembangunan yang ideal tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi juga memberikan rasa aman dan pelindungan nyata bagi mereka yang mempertaruhkan tenaga untuk mewujudkannya.
