Lubuk Basung,(CYBER24.CO.ID) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatera Barat melakukan kunjungan strategis ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Agam guna menggelar rapat koordinasi terkait penanganan dampak bencana alam di wilayah tersebut, Senin (16/3).
Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi data teknis kebencanaan dengan status legalitas bidang tanah. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif dalam memitigasi persoalan pertanahan yang kerap muncul pascabencana, seperti pergeseran batas tanah atau kerusakan lahan akibat fenomena alam.
Poin Utama Koordinasi:
●Kepastian Hukum: Memastikan status bidang tanah masyarakat yang terdampak bencana tetap memiliki legalitas yang jelas.
●Integrasi Data: Menyelaraskan informasi cuaca dan potensi bencana dari BMKG dengan peta pendaftaran tanah di BPN Agam.
Percepatan Pemulihan: Menyusun protokol penanganan lahan di zona rawan bencana guna mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menegaskan bahwa sinergi ini sangat krusial. “Kami berkomitmen memberikan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Koordinasi dengan BMKG memberikan kami basis data ilmiah yang kuat untuk menentukan kebijakan penanganan tanah di wilayah-wilayah terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan BMKG Sumatera Barat menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan kunci dalam membangun ketahanan daerah. Dengan adanya pemahaman yang sama terkait dampak bencana terhadap tata ruang dan pertanahan, risiko sengketa lahan di masa depan dapat diminimalisir.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat melahirkan SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama dalam menangani lahan terdampak bencana secara efektif, terpadu, dan transparan, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian di tengah situasi darurat.
