Kefamenanu,(CYBER24.CO.ID) – Ibarat pahlawan tanpa tanda jasa, itulah gambaran petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Setelah berjibaku menyukseskan Pemilu 2024, mereka kini harus menelan pil pahit karena honor yang dijanjikan tak kunjung cair.
Bayangkan, di tengah himpitan ekonomi, para petugas yang telah mengorbankan waktu dan tenaga ini harus menunggu hingga pertengahan Maret 2024 untuk mendapatkan hak mereka. Padahal, masa tugas mereka telah usai sejak Januari lalu. Keterlambatan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di benak publik, khususnya para petugas yang merasa diabaikan.
Rincian Honor yang Belum Dibayar:
* PPK:
* Dari 24 kecamatan di TTU, baru PPK dari Kecamatan Naibenu dan Miomafo Timur yang telah menerima honor.
* Sebanyak 86 anggota PPK dari 22 kecamatan lainnya belum menerima pembayaran, dengan total honor sebesar Rp 163.200.000.
* Total keseluruhan honor PPK se kabupaten TTU sebesar Rp. 174.600.000.
* PPS:
* Honor seluruh PPS di 182 desa dan 11 kelurahan di TTU belum dibayarkan sama sekali.
* Rinciannya, honor ketua PPS sebesar Rp 212.300.000 dan honor anggota PPS sebesar Rp 386.000.000, sehingga total honor PPS yang belum dibayarkan mencapai Rp 598.300.000.
* Staf Kesekretariatan PPS:
* Honor staf kesekretariatan PPS di 193 desa/kelurahan juga belum dibayarkan.
Suara-suara Kekecewaan:
Viktor Manbait, SH, tokoh masyarakat TTU, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mempertanyakan profesionalisme KPU TTU yang seolah mengabaikan hak para petugas.
“Sudah hampir 2 bulan, apa alasan KPU TTU menunda pembayaran ini?” tanyanya dengan nada prihatin.
Keterlambatan ini bukan sekadar masalah uang. Lebih dari itu, ini adalah tentang penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi para petugas yang telah menjadi garda terdepan demokrasi. Masyarakat TTU berharap KPU segera bertindak dan mengakhiri penantian panjang para pahlawan demokrasi ini.
Harapan di Tengah Penantian:
Semoga berita ini menjadi pengingat bagi KPU TTU untuk segera menunaikan kewajibannya. Para petugas PPK dan PPS adalah aset berharga yang telah berkontribusi besar bagi suksesnya Pemilu 2024. Jangan biarkan mereka merasa diabaikan.
(Yohanes Kupang)
