Padang, CYBER24.CO.ID – Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan penanganan konflik agraria di Kabupaten Agam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Konflik Agraria di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis (19/11).
Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Ririen Elisa, S.P., bersama jajaran dan pemangku kepentingan terkait.
Pertemuan ini membahas upaya penanganan konflik agraria yang terjadi di Nagari Manggopoh. Pembahasan dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan, menghimpun informasi dan aspirasi dari para pihak, serta merumuskan langkah penanganan yang terarah melalui koordinasi lintas sektor dengan memperhatikan kondisi dan dinamika agraria di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam menangani persoalan agraria. Menurutnya, penyelesaian konflik membutuhkan komunikasi yang terbuka serta pendekatan yang memperhatikan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah. Kolaborasi antarpihak diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan secara terarah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, ujarnya.
Sementara itu, Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, menyampaikan bahwa penanganan konflik agraria perlu didukung dengan data dan informasi yang jelas agar langkah penyelesaian dapat dilakukan secara tepat. Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan Data Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Data yang akurat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan serta program penataan agraria, jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., turut menegaskan komitmen jajaran ATR/BPN dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, pembahasan konflik agraria di Nagari Manggopoh perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret yang didukung data, komunikasi, dan pembagian peran yang jelas antarpihak. Dengan demikian, upaya penanganan dapat berjalan lebih terukur dan sejalan dengan tujuan Reforma Agraria, ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Ririen Elisa, S.P., menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Agam siap mendukung proses penanganan konflik agraria di Nagari Manggopoh melalui koordinasi dan penyediaan informasi pertanahan sesuai tugas dan kewenangan. Ia menjelaskan bahwa dukungan data potensi TORA melalui LPRA juga menjadi bagian penting dalam mendorong pelaksanaan Reforma Agraria yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait. Harapannya, berbagai persoalan agraria di Nagari Manggopoh dapat ditangani secara bertahap dan terarah, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Agam,” ujarnya.
Selain membahas penanganan konflik agraria, rapat juga menyoroti dukungan terhadap kegiatan Penyediaan Data Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Kabupaten Agam. Penyediaan data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi objek Reforma Agraria sehingga perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilakukan berdasarkan informasi yang akurat serta kondisi faktual di lapangan.
Melalui rapat koordinasi teknis ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong penyelesaian konflik agraria di Nagari Manggopoh. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya percepatan Reforma Agraria di Kabupaten Agam guna mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.


























