BeritaBPN

Perkuat Sinergi dengan Masyarakat Adat, Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi TORA melalui LPRA di Kabupaten Agam

×

Perkuat Sinergi dengan Masyarakat Adat, Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi TORA melalui LPRA di Kabupaten Agam

Sebarkan artikel ini

AGAM,CYBER24.CO.ID — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi strategis bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggopoh di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Selasa (17/11/2026).

​Pertemuan penting ini diselenggarakan dalam rangka mendukung kegiatan Penyediaan Data Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Provinsi Sumatera Barat. Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah dialog interaktif sekaligus sarana penyamaan persepsi antara pihak pemerintah dan masyarakat adat terkait kondisi, kebutuhan, serta potensi pemanfaatan tanah di wilayah Nagari Manggopoh.

​Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya; Kasubdit PPRT, Mindasari, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Ririen Elisa, S.P., beserta jajaran; serta Ketua KAN Manggopoh, Ridwan Dt. Tumbijo.

​Dalam dialog tersebut, Ketua KAN Manggopoh, Ridwan Dt. Tumbijo, menyampaikan apresiasi dan harapan besar agar program strategis pemerintah ini dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) serta perluasan akses reforma agraria.

​“Kami menyambut baik upaya koordinasi ini. Harapan kami, melalui program ini masyarakat mendapatkan kejelasan dan kepastian, baik terkait pembangunan HUNTAP maupun akses reforma agraria. Tentunya kami berharap adanya dukungan dari pemerintah agar kepentingan masyarakat dan anak kemenakan dapat diperhatikan,” ungkap Ridwan Dt. Tumbijo.

​Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Ririen Elisa, S.P., menegaskan bahwa pelaksanaan agenda ini merupakan wujud komitmen jajarannya dalam mengawal program nasional, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana.

​“Kami hadir untuk menjalankan program nasional yang diperuntukkan bagi masyarakat. Ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh unsur masyarakat, termasuk ninik mamak dan KAN, agar setiap tahapan program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Ririen Elisa, S.P.

​Di sisi lain, Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, menerangkan bahwa kawasan Nagari Manggopoh merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam perhatian khusus pelaksanaan program prioritas Reforma Agraria nasional. Penguatan basis data dan validasi informasi mengenai kondisi riil pertanahan di lapangan sangat membutuhkan kolaborasi erat bersama masyarakat adat yang memahami sejarah dan potensi wilayahnya.

​“Keterlibatan masyarakat adat sangat diperlukan agar data yang disiapkan benar-benar menggambarkan kondisi objektif di lapangan. Dengan dukungan dan komunikasi yang terjalin baik, kami optimistis program dapat dipersiapkan secara lebih terarah serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Rudi Rubijaya.

​Sejalan dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., menggarisbawahi krusialnya membangun sinergi dan kolaborasi berkelanjutan dengan pemangku adat guna menyukseskan Reforma Agraria. Penataan dan pendaftaran tanah, termasuk inventarisasi tanah ulayat, harus senantiasa menghormati ketetapan adat serta kesepakatan masyarakat yang berlaku.

​“Melalui dialog dan sosialisasi yang berkelanjutan, kami berharap masyarakat semakin memahami manfaat kepastian hukum hak atas tanah, sehingga pelaksanaan program nasional ini mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat,” tambah Muhamad Irdian.

​Melalui rapat koordinasi ini, terjalin kesepahaman dan komitmen kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pertanahan, dan lembaga adat Nagari Manggopoh dalam menyukseskan penyediaan data potensi TORA melalui LPRA. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi inter-lembaga demi terwujudnya Reforma Agraria yang berkeadilan, menjamin kepastian hukum, serta menghadirkan kemanfaatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  BPN Agam Gelar Rapat Koordinasi PTSL di Kecamatan Baso

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250