Lubuk Basung,(CYBER24.CO.ID) — Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mengikuti Zoom Meeting Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pertemuan daring tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), termasuk percepatan realisasi anggaran, penyesuaian program dan kegiatan prioritas, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan ATR/BPN sebagai forum koordinasi untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui pengelolaan anggaran yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Fuadil Hulum KH, S.E., M.M., menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
“Anggaran merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fuadil Hulum.
Menurutnya, pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan harus dikelola secara cermat dan terencana agar mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi anggaran juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil, diharapkan berbagai program pertanahan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
