PEKANBARU,CYBER24.CO.ID — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau secara resmi menjadwalkan agenda krusial pemilihan Ketua Umum KONI Riau periode 2026–2030. Agenda musyawarah tersebut rencananya bakal digelar selama dua hari, yakni pada 11–12 November 2026, bertempat di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru.
Struktur kepengurusan sementara atau Caretaker KONI Riau saat ini dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Soepriyanto. Pihaknya menegaskan komitmen penuh untuk menjalankan seluruh tahapan proses Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) secara transparan, netral, dan profesional demi melahirkan kepemimpinan yang legitimate.
Untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan musyawarah berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan teknis maupun administratif di kemudian hari, Caretaker KONI Riau telah menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakorsul) yang membahas teknis penyelenggaraan secara komprehensif.
Langkah percepatan pemilihan Ketua Umum KONI Riau ini dinilai bukan sekadar persoalan pergantian kepengurusan organisasi semata. Lebih dari itu, terdapat kepentingan mendesak dari para atlet daerah yang tidak boleh dikorbankan akibat berlarut-larutnya dinamika internal organisasi.
Eko Budi Soepriyanto menyebutkan bahwa pihak caretaker menargetkan setelah perhelatan Musorprovlub selesai pada 12 November 2026, sudah ada kejelasan pasti mengenai kepemimpinan definitif KONI Riau. Dengan demikian, program aktivitas pembinaan serta agenda persiapan atlet dapat kembali berjalan secara maksimal.
”Percepatan pemilihan Ketua Umum KONI Riau ini merupakan langkah strategis agar roda organisasi kembali normal. Kita tidak ingin dinamika kepengurusan sampai mengorbankan nasib dan masa depan pembinaan para atlet Riau yang sedang bersiap menghadapi berbagai agenda kejuaraan,” ujar Ketua Caretaker KONI Riau, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Soepriyanto dalam keterangannya.
Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan selama gelaran Musorprovlub KONI Riau 2026, pihak Caretaker KONI terus menjunjung tinggi sinergitas kemitraan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau.
Langkah kolaboratif ini diambil guna mengantisipasi berbagai potensi konflik, risiko gesekan antarpendukung kandidat, hingga kemungkinan unjuk rasa. Melalui pengawalan lintas instansi ini, seluruh dinamika pesta demokrasi olahraga di Bumi Lancang Kuning dipastikan dapat berjalan dengan tertib, damai, dan aman hingga penetapan ketua umum terpilih.
