BeritaBPN

Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Rakor Penyediaan Data Potensi TORA melalui LPRA Digelar di Kabupaten Agam

×

Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Rakor Penyediaan Data Potensi TORA melalui LPRA Digelar di Kabupaten Agam

Sebarkan artikel ini

Agam,CYBER24.CO.ID – Dalam rangka mendukung penyediaan data potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dan Pemerintah Kabupaten Agam. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Agam,Senin (16 November 2026).

Dari Kementerian ATR/BPN, kegiatan dihadiri oleh Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; Kasubdit PPRT, Mindasari; Arso Widodo, Penata Pertanahan Madya; Nico Matelesi, Penata Pertanahan Muda; Octa Tamarin, Pengelola Layanan Operasional; serta Ashwin Ismail dari KP Penanganan Konflik.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat beserta Kepala Bidang 2 dan Kepala Bidang 3. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Agam hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam bersama Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Agam diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Lutfi; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Rynaldi; serta Camat Manggopoh.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Dinas Perkim Kabupaten Agam, Rynaldi. Dalam pembahasan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Lutfi, menyampaikan gambaran mengenai kondisi lapangan dan situasi masyarakat di lokasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan LPRA. Ia berharap adanya dukungan dan pendampingan dari Kementerian ATR/BPN serta Kantor Pertanahan Kabupaten Agam agar potensi yang ada dapat ditindaklanjuti secara optimal.

“Kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat tentu memerlukan dukungan serta sinergi dari seluruh pihak. Kami berharap melalui koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dapat bersama-sama mendukung langkah-langkah yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Reforma Agraria Lahirkan Regenerasi dan Kreativitas Petani Muda di Desa Soso

Menanggapi hal tersebut, Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat penyediaan dan pengolahan data potensi TORA sebagai dasar dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Menurutnya, data yang akurat dan komprehensif menjadi bagian penting dalam menentukan langkah serta kebijakan tindak lanjut di lapangan.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran pertanahan agar proses penyediaan data dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, termasuk tanah ulayat. Melalui pemahaman yang baik dan proses yang sesuai dengan ketentuan, diharapkan tanah ulayat dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan tanpa mengabaikan nilai-nilai serta ketentuan adat yang berlaku.

Sementara itu, Camat Manggopoh menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas instansi. Ia berharap program Reforma Agraria dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi upaya dalam menjaga dan mempersiapkan masa depan anak kemenakan di wilayahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah tindak lanjut dalam mendukung penyediaan data potensi TORA melalui LPRA di Kabupaten Agam.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran pertanahan, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat berjalan lebih optimal, memberikan kepastian hukum atas tanah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250