KUALA KAMPAR, CYBER24.CO.ID – Kerusakan parah sepanjang kurang lebih 54 kilometer di Jalan Lintas Bono menuju Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan anggaran penanganan jalan tersebut hanya sebesar Rp10 miliar pada tahun anggaran berjalan.
”Apakah Pemprov Riau benar-benar serius membangun Jalan Lintas Bono? Kalau setiap tahun hanya Rp10 miliar, jangan sampai masyarakat seolah-olah ditidurkan dengan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan,” beber Muhammad Ali, Ketua Aliansi Pemuda Kubangan Desa Kabupaten Pelalawan,Jumat (20/11).
Alokasi dana tersebut dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan perhitungan teknis penanganan jalan, biaya penimbunan di kawasan darat dan gambut tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar per kilometer.
Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas warga di lima desa, yakni Desa Sokoi, Sungai Emas, Labuhan Bilik, Gambut Mutiara, dan Segamai.
Secara kalkulasi sederhana, anggaran Rp10 miliar per tahun hanya mampu menyelesaikan fisik jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer. Jika skema penganggaran ini terus dipakai tanpa ada percepatan, masyarakat di lima desa pesisir tersebut diproyeksikan harus menunggu hingga 27 tahun agar seluruh ruas jalan terhubung secara layak.
Ketua Aliansi Pemuda Kubangan Desa (APDK) Kabupaten Pelalawan, Muhammad Ali, secara terbuka mempertanyakan keseriusan Pemprov Riau dalam memprioritaskan pembangunan di kawasan pesisir Pelalawan. Menurut Ali, akses jalan tersebut bukan sekadar urusan semen dan batu, melainkan urat nadi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan roda ekonomi warga.
”Persoalan Jalan Lintas Bono bukan sekadar urusan pembangunan infrastruktur, melainkan menyangkut akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat di lima desa,” tegas Muhammad Ali.
Ali juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran daerah. Ia membandingkan pembahasan pada Agustus lalu antara APDK Pelalawan dan pihak dinas terkait di lingkungan Pemprov Riau, di mana pembebasan lahan untuk proyek flyover di perkotaan menyedot anggaran hingga Rp100 miliar.
”Jika memang peduli dan menjadikan jalan ini sebagai prioritas, harus ada target penyelesaian. Dilihat dari kebutuhan masyarakat, dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat, bukan tidak mungkin dalam dua kali penganggaran penanganannya bisa jauh lebih signifikan. Jangan hanya memberikan judul besar, tetapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” Ucap Muhammad Ali.
Di tengah lambatnya penanganan jalan provinsi tersebut, Ali menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, khususnya Bupati H. Zukri, yang telah mengambil langkah konkret memberikan bantuan berupa semenisasi jalan alternatif bagi warga lima desa.
”Kami berharap program tersebut terus dilanjutkan dan, kalau memungkinkan, anggarannya ditambah agar pembangunan jalan semenisasi bisa rampung. Sebab, manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.” pungkas Muhammad Ali.
Masyarakat kini mendesak Pemprov Riau untuk menyusun perencanaan jangka panjang yang terukur, transparan, dan berkeadilan. Warga berharap infrastruktur vital di wilayah pesisir Pelalawan ini tidak sekadar menjadi wacana tahunan tanpa kepastian penyelesaian yang jelas.(Tim)













