PEKANBARU,CYBER24.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan berbagai skenario antisipasi guna mengurai antrean panjang kendaraan dan mencegah potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang akhir tahun 2026. Langkah strategis ini dilakukan agar rantai pasokan BBM ke seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tetap terjaga dengan aman dan kondusif.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando Simatupang, menyampaikan bahwa Gubernur Riau telah menginstruksikan pemenuhan pasokan energi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah telah berkoordinasi langsung dengan badan pengatur agar pasokan harian ditambah sebelum memasuki periode puncak kebutuhan warga. Koordinasi tersebut diharapkan mampu memangkas potensi keterlambatan pasokan di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
”Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun,” ujar Ismon dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Selain mengajukan usulan penambahan kuota energi harian, Pemerintah Provinsi Riau juga mendorong pembentukan struktur pengawasan langsung di wilayahnya. Keberadaan perwakilan lembaga pengawas di tingkat daerah dinilai akan memperpendek rentang kendali penanganan masalah distribusi minyak dan gas bumi.
”Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan,” tuturnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi benteng utama dalam mendeteksi potensi kelangkaan sejak dini, sekaligus memastikan ketersediaan bahan bakar di seluruh area strategis Riau berjalan lancar tanpa memicu kepanikan warga.
Sejalan dengan langkah cepat Pemprov Riau, Komisi VI DPR RI turut memberikan dukungan penuh dengan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu pengawasan BBM bersubsidi yang melibatkan lintas instansi. Tim khusus ini dirancang untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi tidak melenceng dari kuota dan tepat sasaran.
”Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Ahmad.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan parlemen ini diharapkan dapat menyempurnakan tata kelola serta sistem pengawasan BBM bersubsidi di Riau. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati ketersediaan bahan bakar yang stabil dan merata hingga pergantian tahun.
