KAMPAR, CYBER24.CO.ID – Aksi Wakil Bupati Kampar, Hj. Misharti, yang mendatangi dan memarahi seorang oknum guru honorer di Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Tapung mendadak gempar dan menjadi sorotan publik. Langkah peneguran tersebut dilakukan usai sang guru memviralkan kondisi fisik bangunan sekolah yang dinilai sangat memprihatinkan, Selasa (21/9/2026).
Tindakan melabrak tenaga pengajar di ruang kelas berdinding triplek dan tanpa plafon itu memicu gelombang kritik tajam. Tidak hanya memancing reaksi keras dari masyarakat dan netizen di berbagai platform media sosial, kecaman resmi juga dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Potret Keadilan Masyarakat (PKM).
Kritik pedas atas peristiwa tersebut turut disampaikan oleh tokoh masyarakat Riau sekaligus akademisi UIN Suska Riau, Dr. Elviriadi. Ia menilai tindakan pejabat nomor dua di Kabupaten Kampar itu sangat tidak mencerminkan etika seorang pemimpin daerah.
”Wah sungguh tak pantas seorang pemimpin seperti itu. Seharusnya dia malu dengan adanya kondisi sekolah yang begitu rupa,” tegas Dr. Elviriadi saat memberikan tanggapannya, Rabu (30/9/2026).
Pria yang juga menjabat sebagai Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ini menekankan bahwa Bumi Serambi Mekkah membutuhkan sosok pengayom yang memiliki kepekaan sosial tinggi serta mau mendengarkan aspirasi dari bawah.
Lebih lanjut, Elviriadi mengingatkan bahwa Kabupaten Kampar merupakan daerah yang kental dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya Melayu. Oleh karena itu, cara merespons kritikan warga harus tetap mengedepankan kesantunan.
”Kampar itu butuh pemimpin yang tawadhu’, peduli rakyat, mau menerima masukan dan kritikan. Begitulah adab Melayu dan adat istiadat kita,” imbuhnya.
Akademisi yang kerap hadir sebagai saksi ahli di persidangan ini menilai respons emosional terhadap guru honorer justru menutup persoalan mendasar terkait ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah tersebut.
Di sisi lain, Elviriadi menyinggung bahwa masih banyak persoalan besar di Kabupaten Kampar yang seharusnya menjadi fokus penyelesaian utama pemerintah daerah ketimbang merespons keprihatinan warga secara reaktif.
”Kampar ini seolah syurga bagi mafia tanah. Korupsi suap-menyuap merajalela. Perumahan berdiri tanpa izin dan mengganggu masyarakat. Inilah tugas sebenarnya yang diabaikan. Tak peduli, tak peduli,” pungkas pakar lingkungan yang dikenal ikhlas gundul permanen demi kelestarian hutan Tarai Bangun tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat terus mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kampar segera mengambil langkah konkrit untuk membenahi sarana pendidikan di SDN 007 Tapung daripada memperpanjang polemik di ruang publik.
