Pekanbaru,(CYBER24.CO.ID) – Membentang seluas 81.793 hektare di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) bukan sekadar hamparan hutan tropis biasa. Ia adalah rumah bagi satwa langka seperti gajah dan harimau Sumatra, sekaligus benteng terakhir ekosistem hutan hujan kita. Namun, di balik kekayaan hayatinya, muncul pertanyaan menarik dari perspektif regulasi: Apakah kawasan konservasi sebesar ini dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Jawabannya adalah tidak. Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai kedudukan hukum kawasan konservasi dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Destinasi Konservasi dan Kearifan Lokal
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.788/Menhut-II/2012, TNTN memegang peran vital sebagai pusat konservasi gajah Sumatra. Publik tentu mengenal gajah-gajah ikonik seperti Domang, Tari, Lisa, dan Ria yang menjadi wajah perjuangan pelestarian di Camp Flying Squad.
Di kawasan ini, kolaborasi antara WWF dan BBKSDA Riau membuka ruang edukasi bagi masyarakat. Pengunjung tidak hanya diajak berinteraksi dengan gajah, tetapi juga belajar langsung dari para mahout (pawang) tentang pentingnya mitigasi konflik manusia-satwa. Selain itu, TNTN menyimpan kekayaan budaya berupa tradisi panen madu sialang yang masih terjaga keasliannya—sebuah bukti bahwa konservasi dapat berjalan beriringan dengan kearifan lokal.
Mengapa Hutan Konservasi Bebas PBB?
Secara hukum, status bebas pajak ini bukanlah tanpa dasar. Merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, hutan konservasi dan hutan lindung secara eksplisit merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB.
Perlu dibedakan secara tegas antara PBB sektor Perhutanan dengan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam rezim perpajakan kita, PBB sektor perhutanan hanya dikenakan pada kawasan hutan produksi yang digunakan untuk kegiatan usaha.
”Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hanya kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif yang menjadi objek pajak, sementara kawasan konservasi dan lindung justru dilindungi dari beban tersebut demi kelangsungan masa depan lingkungan,” tulis laporan ini.
Kesimpulan
Kawasan seperti Taman Nasional Tesso Nilo memiliki fungsi utama sebagai pelindung keanekaragaman hayati. Penegasan statusnya sebagai nonobjek PBB menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan Indonesia tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memberikan proteksi penuh bagi kawasan bernilai ekologis tinggi. Dengan demikian, menjaga hutan berarti menjaga warisan bagi generasi mendatang, tanpa dibebani oleh mekanisme pajak komersial.(Red)
