ROHIL,CYBER24.CO.ID — Sikap tidak kooperatif kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Bupati Rohil, Bustaman, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Rohil tercatat telah 15 kali mangkir dari persidangan gugatan lingkungan hidup di Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir, Selasa (17/11/2026).
Gugatan hukum yang terdaftar dalam SIPP PN Rohil No: 47/Pdt/Sus-LH/2026/PN/Rohil ini diajukan oleh Yayasan Sinergi Nusantara Abadi (Sinta) terhadap PT Darma Wungu Guna (DWG), dengan Pemkab Rohil berstatus sebagai Turut Tergugat. Ketidakhadiran jajaran pimpinan daerah secara beruntun ini memicu tanggapan keras dari Ahli Lingkungan Hidup yang dihadirkan dalam persidangan, Dr. Elviriadi.
Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim sekira pukul 12.05 WIB, alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tersebut memaparkan secara mendalam mengenai krusialnya fungsi lapisan kedap air (impermeable liner) pada kolam penampungan limbah cair.
”Saya sudah jelaskan secara rinci bahwa lapisan kedap air adalah benteng utama untuk mencegah rembesan limbah cair berbahaya mencemari air tanah di bawahnya,” tegas Dr. Elviriadi.
Dr. Elviriadi menambahkan bahwa pembiaran terhadap pengolahan limbah yang tidak sesuai standar teknis merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi nasional. Berdasarkan Lampiran XV Angka 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara eksplisit ditegaskan bahwa saluran dan sistem pengolahan air limbah yang tidak kedap air dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
Atas dasar aturan hukum tersebut, Dr. Elviriadi menegaskan bahwa ketidakhadiran Bupati Rohil dan Kadis DLH perlu dipertanyakan secara mendalam oleh publik. Seorang kepala daerah seharusnya berada di garis terdepan dalam mencintai lingkungan serta paham akan fungsi kontrol dan kewenangan eksekutif yang diamanatkan oleh undang-undang.
”PP No. 22 Tahun 2021 adalah instrumen krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan di tengah ancaman krisis ekologis saat ini. Negeri Melayu Riau ini sudah babak belur akibat pengrusakan lingkungan. Lantas bagaimana bisa kelestarian daerah dijaga jika pimpinannya justru terus menghindar dan tak hadir sama sekali?” ujar pakar yang dikenal konsisten membela hutan tropis tersebut dengan nada heran.
Ia menambahkan, ketidakhadiran elemen kunci dari Pemkab Rohil membuat penanganan perkara hukum lingkungan ini berjalan tidak maksimal. Kealfaan ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum dan evaluasi masalah ekologis di Rohil, tetapi juga memicu preseden buruk.
”Sikap menghindar dari proses peradilan ini berpotensi menimbulkan prasangka publik, dugaan negatif, serta memberikan celah menguntungkan bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan. Masalah seserius ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemimpin daerah,” pungkas pakar gambut tersebut.

























