JANGAN BIARKAN JALAN LINTAS BONO MENGUBUR POTENSI BESAR RIAU: PANGAN, PARIWISATA, DAN MASA DEPAN EKONOMI DAERAH
Oleh: Dr. Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn.
Akademisi – Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Riau
Persoalan Jalan Lintas Bono yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur bukan lagi sekadar keluhan masyarakat tentang jalan rusak dan akses transportasi yang sulit. Lebih dari itu, kondisi ini menyangkut masa depan pembangunan wilayah, kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, hingga ambisi besar Provinsi Riau dalam mengembangkan sektor pariwisata.
Sudah terlalu lama potensi besar kawasan pesisir dan wilayah terluar Pelalawan harus berhadapan dengan persoalan aksesibilitas. Padahal, di kawasan tersebut tersimpan kekuatan ekonomi yang tidak kecil, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga pariwisata bertaraf internasional.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin potensi sebesar itu bisa berkembang maksimal jika infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum mendapatkan perhatian yang sebanding?
Pemerintah Provinsi Riau perlu melihat persoalan Jalan Lintas Bono sebagai agenda strategis pembangunan daerah, bukan sekadar proyek infrastruktur yang setiap tahun masuk dalam daftar usulan anggaran.
JALAN LINTAS BONO, URAT NADI KONEKTIVITAS WILAYAH
Jalan Lintas Bono memiliki posisi strategis karena menghubungkan kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Exit Tol Pekanbaru–Rengat, kawasan wisata Bono, Pelabuhan Sokoi, hingga wilayah Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir.
Berdasarkan dokumen usulan pembangunan, panjang keseluruhan ruas jalan provinsi tersebut mencapai 232,71 kilometer, dengan 189,87 kilometer berada di Kabupaten Pelalawan.
Hingga tahun 2025, pembangunan jalan beraspal telah mencapai sekitar 89 kilometer. Namun, masih terdapat sejumlah ruas yang membutuhkan peningkatan kualitas, penimbunan, dan penanganan secara serius.
Ruas Simpang Bunut–Teluk Meranti, Teluk Meranti–Sebekek, hingga Sebekek–Sokoi membutuhkan kepastian penanganan dengan tahapan dan target penyelesaian yang terukur.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemprov Riau. Sebab, jalan tersebut bukan hanya menghubungkan antarkecamatan, melainkan membuka akses ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi.
IRONIS! BICARA SWASEMBADA PANGAN, TETAPI AKSES MENUJU SENTRA PRODUKSI MASIH TERBATAS
Salah satu alasan paling mendasar mengapa percepatan pembangunan Jalan Lintas Bono harus menjadi prioritas adalah keberadaan Kecamatan Kuala Kampar sebagai kawasan sentra produksi pangan, khususnya padi, dengan potensi lahan mencapai kurang lebih 7.000 hektare.
Potensi ini memiliki arti penting dalam mendukung penguatan ketahanan pangan, termasuk agenda pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).
Namun, ada persoalan mendasar yang harus dijawab. Bagaimana petani dapat meningkatkan produktivitas apabila akses untuk mendatangkan sarana produksi dan mendistribusikan hasil panen masih terkendala infrastruktur?
Kondisi jalan yang tidak memadai berpotensi meningkatkan biaya transportasi, memperpanjang waktu distribusi, serta menghambat kelancaran rantai pasok hasil pertanian.
Karena itu, pembangunan Jalan Lintas Bono seharusnya dipandang sebagai investasi untuk memperkuat sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Jangan sampai pemerintah berbicara tentang swasembada pangan, sementara akses menuju kawasan yang memiliki potensi produksi pangan justru belum mendapatkan perhatian yang memadai.
BONO DIKENAL DUNIA, TETAPI AKSES MENUJU LOKASI MASIH MENJADI TANTANGAN
Persoalan berikutnya adalah sektor pariwisata.
Fenomena ombak Bono di Kecamatan Teluk Meranti telah dikenal hingga mancanegara. Potensi alam yang unik ini merupakan salah satu aset pariwisata unggulan Provinsi Riau yang memiliki peluang besar untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun internasional.
Namun, promosi pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan popularitas sebuah destinasi.
Wisatawan membutuhkan akses yang layak, perjalanan yang nyaman, keamanan, serta kepastian konektivitas.
Akan menjadi sebuah ironi apabila kita terus mempromosikan Bono ke dunia internasional, tetapi persoalan jalan menuju destinasi tersebut belum tertangani secara optimal.
Jika ingin menjadikan Bono sebagai salah satu kekuatan pariwisata strategis, maka pemerintah harus membangun ekosistem pendukungnya, termasuk infrastruktur jalan, transportasi, fasilitas wisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
PEMPROV RIAU HARUS BERHENTI SEKADAR MENJANJIKAN, SAATNYA ADA KEPASTIAN PEMBANGUNAN
Saya berpandangan bahwa percepatan pembangunan Jalan Lintas Bono harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, bukan berhenti pada wacana dan usulan pembangunan tahunan.
Ada beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan:
1. Menetapkan skala prioritas pembangunan. Pemprov Riau perlu menempatkan Jalan Lintas Bono sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan, konektivitas ekonomi, dan pariwisata.
2. Menjamin kesinambungan anggaran. Peningkatan kualitas jalan pada ruas Simpang Bunut–Teluk Meranti, Teluk Meranti–Sebekek, serta penanganan Sebekek–Sokoi harus memiliki tahapan pengerjaan dan target yang jelas.
3. Memperjuangkan dukungan pemerintah pusat. Pemprov Riau bersama Pemkab Pelalawan perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait agar pembangunan jalan ini mendapatkan dukungan sesuai kewenangan dan skema pendanaan yang tersedia.
Melibatkan dunia usaha. Kolaborasi dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan ruas-ruas yang membutuhkan perhatian segera, sesuai ketentuan yang berlaku.
Membuka ruang pengawasan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pembangunan secara berkala agar masyarakat mengetahui sejauh mana realisasi pekerjaan dan dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Pembangunan harus memiliki target yang bisa diukur. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan jalan ditangani, berapa anggaran yang dialokasikan, ruas mana yang menjadi prioritas, dan sejauh mana progres pengerjaannya.
JANGAN BIARKAN POTENSI BESAR RIAU TERKUNCI OLEH BURUKNYA INFRASTRUKTUR
Kuala Kampar memiliki potensi pangan. Teluk Meranti memiliki daya tarik wisata Bono. Pelabuhan Sokoi memiliki peran penting dalam konektivitas wilayah. Seluruh potensi tersebut merupakan modal pembangunan yang seharusnya saling terhubung dan dikembangkan secara terpadu.
Tetapi, semua itu akan sulit berkembang apabila aksesibilitas masih menjadi persoalan mendasar. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju. Daerah yang memiliki potensi besar tetapi masih menghadapi keterbatasan infrastruktur juga harus mendapatkan perhatian yang proporsional.
Jalan Lintas Bono bukan sekadar kebutuhan masyarakat Pelalawan. Jalur ini memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi, konektivitas antardaerah, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata Provinsi Riau.
Karena itu, saya berharap Gubernur Riau beserta seluruh jajaran perangkat daerah terkait, Bupati Pelalawan, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama dan menyusun langkah percepatan yang nyata. Jangan biarkan persoalan ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa kepastian penyelesaian.
JANGAN SAMPAI KITA MEMILIKI POTENSI PANGAN YANG BESAR, DESTINASI WISATA YANG MENDUNIA, DAN PELUANG EKONOMI YANG MENJANJIKAN, TETAPI SEMUANYA TERHAMBAT HANYA KARENA JALAN YANG BELUM LAYAK.
Membangun Jalan Lintas Bono bukan sekadar membangun badan jalan. Ini adalah upaya membuka keterisolasian wilayah, memperkuat ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan menyiapkan masa depan pembangunan Riau.
Jalan Lintas Bono harus menjadi prioritas. Bukan sekadar janji, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata.

























