SIAK,(CYBER24.CO.ID) – Angka pengangguran di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dilaporkan terus melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat yang merasa ruang gerak ekonomi mereka kian menyempit. Kebijakan ketenagakerjaan daerah dinilai gagal membendung laju pemutusan hubungan kerja dan minimnya pembukaan lapangan kerja baru.
Ironisnya, di tengah situasi kritis ini, kepemimpinan daerah dituding tidak memiliki kepekaan sosial. Bupati Siak dinilai seolah-olah tutup mata dan enggan mengambil langkah konkret yang progresif untuk menyelamatkan warganya dari jerat kefakiran. Absennya solusi nyata dari Pemerintah Kabupaten memicu persepsi publik bahwa pihak Eksekutif sama sekali tidak peduli terhadap penderitaan yang dihadapi masyarakat bawah.
Sikap apatis ini diperparah oleh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak yang dinilai mandul. Sebagai representasi wakil rakyat, para legislator setempat sama sekali tidak menunjukkan sikap tanggap maupun fungsi pengawasan yang agresif terhadap krisis ketenagakerjaan ini. Senayan daerah itu dinilai lebih memilih bermain aman daripada menyuarakan jeritan konstituen yang kesulitan memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.
Keterpurukan Siak kian parah seiring dengan merosotnya performa sektor perekonomian di berbagai wilayah kabupaten. Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan yang sangat signifikan akibat melemahnya daya beli masyarakat dan lesunya aktivitas pasar. Sektor-sektor andalan yang dulunya menjadi motor penggerak kesejahteraan kini justru jalan di tempat tanpa ada stimulus penyegaran dari pemerintah.
Kelesuan ekonomi ini berdampak langsung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang mulai gulung tikar satu per satu. Para pelaku usaha mengeluhkan ketiadaan proteksi fiskal dan program kemitraan strategis dari pemerintah daerah. Akibatnya, rantai pasok lokal melemah, modal usaha tergerus, dan pemangkasan tenaga kerja di sektor informal menjadi pilihan terakhir yang tak terhindarkan.
“Saat kampanye mereka datang memohon suara, tapi saat gelombang PHK terjadi dan angka kemiskinan naik, gedung DPRD Siak mendadak sepi dari keberpihakan kepada masyarakat. Tidak ada audiensi yang menghasilkan solusi konkret, tidak ada regulasi daerah yang memaksa perusahaan besar di Siak untuk memprioritaskan tenaga kerja tempatan. Mereka benar-benar tidak tanggap terhadap jeritan isi dapur masyarakat.” Kata Iyan masyarakat yang diwawancarai Cyber24, Selasa, (9/6/2026).
Masyarakat kini hanya bisa menunggu apakah para pemangku kebijakan di Siak akan terbangun dari tidurnya atau tetap membiarkan kabupaten ini tenggelam dalam krisis multidimensi.
LAPORAN: MASRONI
