SIAK,(CYBER24.CO.ID) – Sorotan tajam kembali mengarah pada kinerja Bupati Siak, Afni Z. Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, agenda orang nomor satu di Kabupaten Siak tersebut dinilai masih didominasi oleh agenda-agenda seremonial. Alih-alih melahirkan kebijakan strategis yang menyentuh akar rumput, berbagai kegiatan protokoler itu dikritik hanya menjadi panggung pencitraan tanpa dampak nyata bagi masyarakat luas.
Berdasarkan catatan penelusuran media Cyber24.Co.Id ini terhadap agenda resmi kedinasan, sebagian besar waktu bupati dihabiskan untuk menghadiri acara seremonial penyambutan pejabat.
Padahal, Kabupaten Siak saat ini tengah dihadapkan pada sederet persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari pemulihan ekonomi, anjloknya harga komoditas lokal, hingga infrastruktur jalan yang rusak parah di beberapa Kecamatan.
Panggung Sandiwara di Tengah Kesusahan
Pengamat kebijakan publik setempat menilai, kehadiran bupati dalam berbagai acara tersebut tidak lebih dari sekadar pemenuhan aspek formalitas belaka. Masyarakat disuguhi narasi seolah-olah pemimpin mereka selalu hadir dan peduli.
Namun, di balik senyum ramah dan jabat tangan di depan kamera, realitas kehidupan warga tidak mengalami perubahan signifikan. Kehadiran fisik sang kepala daerah dianggap gagal bertransformasi menjadi kehadiran solusi.
”Kami bosan melihat bupati bolak-balik datang hanya untuk pidato dan foto bersama, setelah itu pulang naik mobil dinas mewah. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap lowongan kerjaan masih minim tanpa ada tindakan yang berarti,” ujar Udin salah seorang warga di Kecamatan Siak dengan nada kecewa. Selasa,( 9/6/2026).
Sikap apatis warga ini dinilai wajar. Pola komunikasi politik yang mengedepankan visualisasi “kedekatan dengan rakyat” lewat acara formalitas, lambat laun mulai terbaca sebagai sandiwara politik.
Seremoni yang menelan anggaran daerah tidak sedikit itu justru kontras dengan kondisi riil masyarakat yang sedang menjerit akibat mahalnya harga kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan pekerjaan.
Minim Terobosan Strategis
Kritik pedas juga datang dari kalangan legislatif. Beberapa anggota DPRD Kabupaten Siak menyayangkan minimnya terobosan atau kebijakan makro yang lahir dari meja bupati. Pemerintah daerah dianggap terlalu nyaman dengan rutinitas tahunan (business as usual) tanpa ada keberanian untuk melakukan lompatan besar demi mendongkrak kesejahteraan publik.
Dampaknya, daya beli masyarakat Siak yang mayoritas bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit terus merosot. Kebijakan insentif untuk petani, hilirisasi produk lokal, ataupun pembukaan kawasan industri baru yang mandiri—yang seharusnya menjadi prioritas utama kerja bupati—justru tenggelam di bawah riuhnya tepuk tangan acara-acara seremonial.
Alokasi Anggaran yang Dipertanyakan
Ironisnya, demi menyokong kegiatan seremonial tersebut, pos anggaran untuk protokoler, perjalanan dinas, dan publikasi kegiatan kepala daerah ditengarai tetap aman tanpa rasionalisasi yang berarti. Hal ini memicu kecurigaan bahwa APBD Siak lebih banyak terserap untuk membiayai “wajah” kekuasaan ketimbang isi perut rakyat.
Kondisi ini memicu desakan kuat agar Bupati Siak segera melakukan evaluasi total terhadap skala prioritas kerjanya. Masyarakat tidak lagi membutuhkan tontonan gunting pita atau seremoni penyerahan bantuan simbolis yang hanya menyasar segelintir orang demi kebutuhan dokumentasi media sosial.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang kuat diuji dari seberapa besar perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat di meja makan dan dompet mereka, bukan dari seberapa sering wajah sang bupati menghiasi baliho dan siaran pers pemerintah.
Jika pola ini terus dipertahankan, Siak dikhawatirkan akan terus berjalan di tempat, terjebak dalam ilusi kemajuan yang sengaja dikemas lewat panggung sandiwara birokrasi.
LAPORAN: MASRONI
