Pelalawan,(CYBER24.CO.ID) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Pelalawan. Hingga saat ini, lebih dari 60 saksi telah diperiksa secara intensif, meliputi perwakilan kelompok tani, pengecer, dan berbagai pihak terkait lainnya. Pemeriksaan awal ini difokuskan pada tiga kecamatan, yaitu Bunut, Bandar Petalangan, dan Pangkalan Kuras.
Langkah tegas ini merupakan bagian integral dari penyidikan komprehensif terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang berlangsung dari tahun anggaran 2019 hingga 2024. Penyelidikan utama berpusat pada penelusuran potensi penyelewengan dalam mata rantai distribusi, mulai dari distributor resmi hingga ke tangan petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Kepala Kejari Pelalawan, Azrijal SH MH, menjelaskan bahwa kompleksitas kasus ini memerlukan pendekatan bertahap. “Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan kronologi yang berbeda, sehingga penyidikan kami lakukan secara bertahap,” ujar Azrijal pada Rabu (28/5/2025).
Untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan keterangan dan menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat, tim penyidik menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung desa-desa. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh dari para saksi.
Selain pemeriksaan saksi, Kejari Pelalawan juga tengah gencar menghimpun beragam dokumen pendukung yang akan menjadi alat bukti krusial dalam kasus ini. Tahapan selanjutnya akan mencakup penyitaan dokumen yang relevan serta pelaksanaan audit investigatif untuk menghitung potensi kerugian negara akibat praktik penyimpangan ini.
“Untuk saat ini, kami konsentrasi pada tiga kecamatan terlebih dahulu. Setelah ada titik terang, penyidikan akan diperluas ke wilayah lain,” tambah Azrijal.
Kejari Pelalawan berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pupuk subsidi ini secara transparan dan akuntabel. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat melindungi keuangan negara dari praktik korupsi serta memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak.(Red)
