PEKANBARU,CYBER24.CO.ID – Praktik judi online (judol) kini menjadi ancaman serius bagi lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Aktivitas terlarang ini tidak hanya merusak kondisi keuangan pribadi pegawai, tetapi juga meruntuhkan integritas serta profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Menanggapi fenomena tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pegawai negeri di pusat maupun daerah agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas judi daring.
Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrullah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi data resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait maraknya abdi negara yang terindikasi bermain judi online.
”Kami ini dapat informasi dari PPATK, bahwa ASN kita banyak yang terkena judol bahkan ada ribuan. Saya ketemu, saya panggil beberapa dan tanyain kenapa kamu? Ternyata dia ingin mencari harapan baru,” ujar Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil klarifikasi internal, sejumlah oknum pegawai mengaku tergiur bermain perjudian daring karena impian terdesak ekonomi. Mereka tergiur jalan pintas untuk menambah penghasilan di tengah himpitan finansial.
Prof. Zudan menegaskan bahwa anggapan memperoleh kekayaan secara instan melalui perjudian merupakan pemikiran yang sangat keliru. Praktik judi justru berpotensi besar menambah jeratan utang dan memperburuk stabilitas ekonomi keluarga.
”Dia berharap menang judol, padahal kan gak mungkin menang. Saya minta kepada semua ASN di mana pun berada yang main judol berhentilah,” tegas Prof. Zudan.
Ia mengimbau seluruh ASN untuk kembali fokus menjaga martabat, perilaku, dan integritas sebagai pelayan masyarakat ketimbang terbuai ilusi kemenangan judi online.
BKN menegaskan bahwa jejak digital dan aliran dana perjudian sangat mudah diidentifikasi. Transaksi keuangan yang terhubung dengan rekening perbankan pribadi milik pegawai menjadi bukti otentik yang dapat dilacak oleh sistem intelijen keuangan.
”Karena dari nomor rekeningnya yang saat transfer itu ketahuan siapa Anda. Jadi kami akan memberikan tindakan tegas,” ungkapnya.
Pihak BKN tidak akan mentolerir persoalan ini sebagai pelanggaran ringan. Laporan serta data analitis dari PPATK dijadikan acuan utama dalam pengawasan disiplin serta penegakan hukum kepegawaian secara komprehensif.
Sebelum pemerintah menjatuhkan sanksi disiplin berat hingga pemecatan, BKN memberikan kesempatan terakhir bagi para pegawai yang masih terlibat untuk segera bertobat dan menghentikan seluruh aktivitas perjudian.
”Mumpung belum diambil tindakan tegas, segera semuanya berhenti. Tolong diberitahukan semuanya kepada seluruh ASN kita karena dari PPATK sudah mendeteksi ini,” pungkas Prof. Zudan.
