Labuhanbatu,(CYBER24.CO.ID) – Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, S.T., menghadiri rapat koordinasi virtual mengenai Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk bantuan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Rapat yang digelar melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Rabu (17/6/2026).
Agenda strategis tersebut diikuti oleh jajaran kepala daerah, wakil kepala daerah, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang berkomitmen mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat Aceh.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama untuk mempercepat distribusi bantuan. Hal ini krusial agar proses penanganan pascabencana dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.
Selain mematangkan mekanisme penyaluran TKD, pertemuan ini juga merumuskan langkah-langkah strategis demi memastikan pemanfaatan anggaran bantuan berjalan transparan, akuntabel, dan sepenuhnya mematuhi regulasi yang berlaku.
Merespons arahan tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, S.T., menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam mendukung kebijakan percepatan bantuan dari pemerintah pusat.
”Kami di daerah siap mengawal dan melaksanakan arahan dari Bapak Mendagri. Pemkab Labuhanbatu fokus memperkuat koordinasi lintas instansi agar proses penyaluran bantuan ini berjalan tanpa kendala dan memberikan dampak nyata bagi saudara-saudara kita di Aceh yang sedang membutuhkan,” ujar Wabup Jamri.
Melalui koordinasi virtual ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membangun kesiapsiagaan yang lebih solid dalam manajemen kebencanaan nasional, sekaligus memastikan pemulihan wilayah terdampak berjalan cepat dan tepat waktu.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Reporter: Rustina
