SIAK,(CYBER24.CO.ID) – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak, Riau, mulai menghadapi batu sandungan besar. Sejumlah Dapur MBG di wilayah tersebut dilaporkan mulai menghentikan penyaluran menu makanan kepada para penerima manfaat. Penghentian ini dipicu oleh mandeknya pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berimbas langsung pada pembiayaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dan para mitra lokal.
Salah satu titik yang sudah melumpuhkan aktivitas dapurnya berada di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Dapur MBG di wilayah ini terpaksa merumahkan sementara para pekerjanya dan menghentikan pasokan bahan baku makanan.
Dilapangan menyebutkan bahwa kas operasional mereka sudah terkuras habis demi menutupi biaya produksi beberapa pekan terakhir, sementara kepastian pencairan anggaran dari pusat tak kunjung menemui titik terang.
Ketua Yayasan Gizi Untuk Rakyat, Harvianto, membenarkan penghentian operasional tersebut.
Menurutnya, dapur MBG yang dikelola pihaknya tidak lagi mampu menjalankan produksi dan distribusi makanan karena keterbatasan anggaran operasional.
“Benar, hari ini baru mulai stop operasional karena dana operasional dari BGN tidak turun. Surat pemberitahuan juga sudah kami sampaikan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat,” kata Harvianto, Rabu( 10/6/2026) di kutip Cyber24 dari Tribunpekanbaru.com.
Kondisi kolapsnya dapur di Kampung Dalam ini memicu kekhawatiran besar akan terjadinya efek domino. Jika kendala birokrasi dan administrasi di BGN tidak segera dibenahi, krisis operasional ini diprediksi kuat bakal menular ke seluruh Dapur MBG yang ada di Kecamatan Tualang.
Sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah penerima manfaat terbesar di Kabupaten Siak, berhentinya pasokan di Tualang akan berdampak fatal pada ribuan anak sekolah di sana.
Tidak hanya Tualang, ancaman serupa juga membayangi kecamatan-kecamatan lain di seantero Kabupaten Siak.
Para pengelola SPPG di tingkat kecamatan mengaku mulai berada di ujung tanduk karena skema talangan dana mandiri sudah tidak lagi memadai untuk menutup biaya operasional harian yang tinggi.
Beberapa mitra penyedia bahan pangan lokal, mulai dari peternak telur hingga petani sayur, juga dilaporkan mulai menahan pasokan akibat pembayaran yang tertunggak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan jawaban resmi terkait mandeknya proses pencairan dana untuk wilayah Siak tersebut.
Lemahnya koordinasi antara sitem verifikasi di pusat dan realisasi anggaran di daerah dituding menjadi akar penyebab utama dari tersendatnya aliran dana yang semestinya bersifat krusial ini.
Sikap diamnya otoritas terkait justru semakin mempertegas ketidakpastian nasib program MBG di daerah. Jika pemerintah daerah dan BGN tidak segera duduk bersama mengurai benang kusut pencairan anggaran ini, program yang digadang-gadang menjadi pilar perbaikan gizi nasional tersebut terancam mandeg total di seluruh wilayah Kabupaten Siak dalam hitungan hari.
Laporan: MASRONI
