HUKUM

Penertiban PT RAPP dan PT GSL: Upaya Negara Selamatkan Hutan Riau dan Taman Nasional Tesso Nilo

×

Penertiban PT RAPP dan PT GSL: Upaya Negara Selamatkan Hutan Riau dan Taman Nasional Tesso Nilo

Sebarkan artikel ini

KUANSING,CYBER24.CO.ID — Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara tegas menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). Langkah strategis ini mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare serta pengambilalihan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare.

PT RAPP diketahui merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha berskala internasional yang berkantor pusat di Singapura.

​Dalam kegiatan penertiban lapangan tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili oleh Irdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kehadiran Irdam bersama Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta jajaran pejabat tinggi kementerian dan lembaga negara menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam penegakan hukum kawasan hutan di wilayah Sumatra.

​Turut hadir di lokasi penertiban antara lain Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Sekretaris Utama BIG Dr. Ir. Belinda Arunarwati, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut Dr. Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Planologi Ade Tri Ajikusumah, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani beserta pejabat terkait lainnya.

​Pencabutan izin operasional PT RAPP ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Berdasarkan temuan mendalam dari Satgas PKH, perusahaan terbukti melakukan sejumlah pelanggaran serius terhadap aturan kehutanan.

​Pelanggaran tersebut meliputi insiden kebakaran lahan gambut berulang, penguasaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta pengerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

​Dengan terbitnya surat keputusan pencabutan izin tersebut, seluruh aktivitas operasional di dalam areal perizinan wajib dihentikan sepenuhnya dan kawasan tersebut resmi kembali berada di bawah penguasaan penuh negara. Meskipun perizinan telah dicabut, kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan serta seluruh proses tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku sesuai perundang-undangan.

Baca Juga:  Kerap Terima Suap dan Akali Perkara, Hakim Yustisial PN Jaksel Diberhentikan Tidak Hormat

​Sementara itu, penertiban terhadap PT GSL dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Penindakan ini dilakukan setelah tim Satgas PKH menemukan indikasi kuat bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut secara ilegal membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kawasan hutan tanpa izin sah.

​Berasarkan temuan pelanggaran tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut secara permanen. Pemerintah selanjutnya secara resmi mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit yang dikuasai PT GSL.

​Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., yang hadir mewakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah mengembalikan kelestarian ekologis kawasan hutan.

​“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujar Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos.

​Penertiban masif ini menjadi bagian nyata dari upaya strategis pemerintah dalam menyelamatkan aset negara, memulihkan fungsi ekologis lingkungan hidup, serta memelihara kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai habitat penting gajah Sumatera dari ancaman keterancaman ekosistem.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250