Pekanbaru, CYBER24.CO.ID – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Pekanbaru menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tuah Negeri Nusantara untuk memberikan pendampingan hukum gratis bagi Anak Binaan kurang mampu. Memorandum of Understanding (MoU) yang dibahas dan ditandatangani pada Jum’at (13/11/2026) itu diarahkan untuk memperluas akses keadilan bagi Anak Binaan yang terkendala biaya ketika menghadapi persoalan Hukum.
Pertemuan kedua Pihak membahas mekanisme pelayanan, persyaratan penerima bantuan, serta kegiatan rutin penyuluhan dan pendampingan. Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diwujudkan melalui layanan yang jelas, terukur, dan mudah dijangkau.
Kepala LPKA Kelas IIA Pekanbaru, Dadang Firmansyah, Amd.Ip., SH., MH, mengatakan masih banyak Anak Binaan yang belum memahami persoalan hukum dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk menggunakan jasa Advokat/Penasehat Hukum.
“Banyak dari orang tua Anak Binaan yang tidak mampu dan belum memahami serta mengerti, bahkan tidak sanggup menggunakan jasa seorang Advokat/Penasheat Hukum. Maka dari itu, kehadiran LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru ini sangat dibutuhkan guna menjamin hak dari Anak Binaan dalam proses Hukumnya” kata Dadang Firmansyah.
Ia juga mengapresiasi kesediaan LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru membangun kolaborasi dengan LPKA Kelas IIA Pekanbaru. Menurut Dadang Firmansyah, keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi Anak Binaan untuk mendapatkan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan Hukum.
Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, Gilang Ramadhan, SH., MH, menjelaskan bahwa layanan bantuan hukum gratis akan diberikan melalui mekanisme yang mudah. Orang tua dari Anak Binaan diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) setingkat kelurahan atau desa serta menunjukkan identitas yang jelas.
“Bantuan Hukum ini memang kita peruntukkan bagi Anak Binaan yang betul-betul tidak mampu dan membutuhkan pendampingan Hukum. Orang tua Anak Binaan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu setingkat kelurahan atau desa, kemudian identitasnya juga harus jelas,” ujar Gilang Ramadhan.
Persyaratan administratif itu menjadi bagian penting dari proses pelayanan Hukum. Namun, apabila Orang Tua Anak Binaan kesulitan dihubungi atau sulit mendapatkan SKTM, demi efektivitas program maka Anak Binaan bisa bermohon langsung kepada LPKA Kelas IIA Pekanbaru untuk mengeluarkan SKTM pengganti dari Kelurahan atau Desa. Kedua Pihak menjamin kemudahan pengajuan, kejelasan prosedur, serta kemampuan Orang Tua maupun Anak Binaan untuk memperoleh informasi mengenai layanan yang tersedia.
Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh seluruh Jajaran Struktural dan Fungsional LPKA Kelas IIA Pekanbaru, serta seluruh jajaran Advokat, Paralegal dan pengurus LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru.
Setelah agenda Penandatangan MoU selesai, LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru langsung bergegas memberikan Penyuluhan Hukum kepada 40 Anak Binaan di Aula LPKA Kelas IIA Pekanbaru.(Red)
